Tugas Berat Panglima TNI (KIKI SYAHNAKRI)

Dengan selesainya serah terima jabatan, tuntaslah proses rekrutmen Panglima TNI yg baru. Kini secara legal-formal Jenderal TNI Gatot Nurmantyo telah menjabat Panglima TNI.

Seperti diduga banyak kalangan, Gatot bakal mulus menghadapi uji kelayakan dan kepatutandi DPR kendati terdapat sedikit polemik / pro-kontra mengiringi pencalonannya. Kini, saatnya semua pihak menghormati keputusan pemerintah dan DPR seraya mendukung langkah kebijakan dan kinerja panglima yg baru. Mendukung berarti memberi masukan konstruktif diminta ataupun tidak, termasuk mengkritisinya apabila ada hal yg patut untk dikritisi.

TNI adlh alat negara di bidang pertahanan dgn tugas pokok menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yg berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah-darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Dengan formula tugas pokok ini, sangat jelas dan benderang bahwa tugas TNI bukan semata hanya menunggu datangnya musuh dari luar, melainkan harus bertanggung jawab pula terhadap keselamatan dan keutuhan bangsa.

Permasalahannya, potret politik nasional saat ni sedang mengalami krisis kenegarawanan, orientasi para politisi (sebagian besar) hanya pd kekuasaan semata, tak amanah, koruptif, bahkan mewabah pula penyakit transaksional dan dinasti politik. Akibatnya, terjadi perpecahan cukup luas dlm partai politik; disharmoni dlm badan eksekutif, legislatif, yudikatif; bahkan PSSI pun dilanda perpecahan. Harus disadari bahwa sebenarnya kondisi ni merupakan ancaman dari dlm kita sendiri bagi keutuhan bangsa dan negara.

Keamanan dan kesejahteraan

Yang dimaksud dgn keamanan di atas adlh keamanan nasional yg terdiri dari kamtibmas dan pertahanan. Spektrumnya mulai dari keamanan insani, keamanan masyarakat, sampai dgn keamanan negara yg menjadi fungsinya pertahanan. Berdasarkan formula ini, terdapat overlap / hubungan fungsional yg sangat erat antara tugas TNI dan Polri sehingga di antara kedua institusi tersebut seharusnya bersifat komplementer dan bersinergi, bukan malah gontok-gontokan seperti yg sering terjadi akhir-akhir ini.

Namun, sesungguhnya tugas dan kewajiban untk menegakkan keamanan nasional (kamnas) tersebut tak semata hanya menjadi tanggung jawab TNI-Polri karena antara kamnas dan kesejahteraan masyarakat terdapat hubungan timbal-balik yg sangat erat, ibarat dua sisi koin yg tak dpt dipisahkan. Buruknya kondisi kamnas akan mengurangi kesejahteraan masyarakat secara signifikan, sebaliknya buruknya kesejahteraan niscaya pula akan bermuara pd buruknya situasi kamnas.

Meminjam kalimat HS Dillon bahwa "kamnas yg baik ada pd kesejahteraan yg baik dan meluas". Dalam situasi kesejahteraan sebagian besar rakyat Indonesia saat ni yg masih dlm keadaan memprihatinkan, tugas TNI-Polri pun masih amat berat. Bahkan, ke depan akan bertambah berat lagi karena ekonomi nasional saat ni cenderung memburuk.

Beberapa ekonom dan pelaku bisnis memperkirakan bahwa apabila dlm semester dua tahun 2015 ni tak ada perbaikan ekonomi, akan terjadi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yg cukup luas. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal TNI Purnawirawan Hendro Priyono pun telah mengingatkan Kepala BIN yg baru, Sutiyoso, tentang hal tersebut.

Reformasi TNI

TNI telah berbuat banyak dlm mereformasi dirinya, bahkan berada pd posisi terdepan dlm proses reformasi, jauh lebih baik dibandingkan dgn institusi mana pun di negeri ini. Namun, yg masih tertinggal adlh reformasi kulturalnya karena memang merupakan bagian tersulit dlm reformasi TNI.

Reformasi kultural berarti mewujudkan jati diri TNI sebagai tentara pejuang, tentara rakyat, tentara nasional, dan tentara profesional sebagaimana diamanahkan dlm UU No 34/2004 tentang TNI. Berarti pula menyangkut tugas membangun, memelihara, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia TNI. Dalam istilah teknis, pembinaan militer disebut jg sebagai pembangunan aspek "kemampuan", yg terdiri dari "karakter dan kompetensi militer".

Dalam konteks ini, moto pendidikan TNI "Dwi Warna Purwa Cendekia Wusana" yg berarti pendidikan karakter (moral-kejuangan) harus lebih diutamakan daripada aspek kompetensi, sudah sangat tepat, tinggal bagaimana mengimplementasikannya. "Disiplin" adlh kata kuncinya karena disiplin adlh napas/jiwa dari kehidupan militer. Dalam situasi pertempuran terdapat adagium bahwa "disiplin lebih efektif daripada keberanian".

Tugas untk menegakkan disiplin prajurit TNI adlh tantangan terberat dlm upaya membentuk karakter karena anggota TNI dan keluarganya tak hidup di ruang hampa. Mereka jg dipengaruhi dinamika kehidupan masyarakat. Ketika budaya konflik, materialisme, konsumerisme, dan hedonisme berkembang dlm masyarakat (sebagai akibat dari perilaku para politisi di atas), perilaku para prajurit TNI dan keluarganya pun akan terpengaruh.

Tidak heran apabila Jenderal Moeldoko dgn jujur menyampaikan data pelanggaran disersi prajurit TNI mengalami peningkatan sebanyak 62 kasus, dari 865 kasus pd periode Januari-September 2013 menjadi 927 kasus di periode yg sama pd 2014. Penyebabnya antara lain karena kesejahteraan yg masih buruk. Inilah tugas-tugas berat yg mengadang Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai Panglima TNI yg baru.

Untuk itu, dlm pembangunan postur TNI ke depan (postur terdiri dari kekuatan, kemampuan, dan gelar), aspek pembangunan kemampuan harus menjadi prioritas pertama, dgn fokusnya pd pembenahan sistem pendidikan, latihan, dan pembinaan satuan. Tentunya dgn menyediakan anggaran yg cukup untk tugas tersebut. Akan sia-sia apabila TNI memiliki alutsista yg lengkap dan modern, tetapi diawaki oleh prajurit yg karakternya rapuh. Sangat berbahaya dan akan menjadi bom waktu jika kita memiliki kekuatan angkatan bersenjata yg besar, tetapi tak disertai dgn disiplin, kemampuan, dan kesejahteraan yg memadai. Selamat bertugas Panglima.

Posted by Tutik W