Jakarta - Selama ni partai politik hidup dari iuran tiap anggotanya sehingga menjadi salah satu alasan mengapa politisi rentan terkena kasus korupsi. Untuk menekan itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mewacanakan kelak partai politik bisa dibiayai negara melalui APBN.
"Dengan pengalaman Pilkada selama ni memang transparansi memang sulit dilakukan. Saya kira kalau keuangan baik, parpol bisa dibiayai (APBN). Sekarang hanya ada 10 parpol. 1 partai per tahun Rp 1 triliun," kata Tjahjo dlm Diskusi Bincang Senayan 2015 di kafe Brewerkz, Senayan City, Jakarta Pusat, Minggu (8/3/2015).
Ia mengatakan wacana itu sedang ia pikirkan. Alasannya untk menekan angka korupsi yg selama ni disematkan pd kepala daerah / politisi karena harus menghidupi partainya.
"Anggaran parpol untk sehari-hari, kaderisasi dan sebagainya akan dibiayai negara. Jadi bisa menekan angka korupsi. Nanti ada BPK yg diaudit," sambungnya.
Tak hanya parpol yg ia nilai harus dibiayai. Paca calon kepala daerah yg ikut Pilkada jg menurutnya bisa dibiayai negara. Alasannya menekan money politik akibat persaingan finansial yg besar di tiap perhelatan Pilkada.
"Ini kan yg menjadi pemikiran, kan karena money politik. Lalu calon yg mampu punya sekian spanduk, ada yg mampu iklan di TV. Karenanya Itu akan diatur, supaya calon punya kesempatan dan hak yg sama," pungkasnya.
(bil/imk)
sumber(m.detik.com)
Ide apa lagi ni pak konsepnya sih bagus, jadi anggota parpol g rebutan jabatan dan proyek utk pendanaan partai, cumaaa kalau gini ntar malah banyak yg bikin partai dg tujuan dpt uang 1Tnya aja
Senin, 16 Maret 2015
Article March
0 Response to "Mendagri Wacanakan Parpol Dibiayai APBN Rp 1 Triliun per Tahun"
Posting Komentar